www.AlvinAdam.com

Berita 24 Banten

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On 19.21

Nusantara Institut Tuntut DPR RI Segera Revisi UU Terorisme

KOTA BENGKULU â€" Organisasi masyarakat Nusantara Institut melakukan aksi Indonesia bersatu lawan Radikalisme dengan menggunakan hastag #Kamitidaktakut di simpang 5 Ratu Samban kota Bengkulu,” Rabu (16/5/2018).

Ketua umum ormas Nusantara Institut sekaligus koordinator lapangan Harisna Asari mengatakan, bahwa Nusantara Institut menolak adanya paham terorisme dan Radikalisme di Provinsi Bengkulu, oleh karena itu pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat membantu kepolisian dalam menjaga Provinsi Bengkulu dari ancaman Radikalisme.

“Kami sangat menolak paham RADIKALISME dan terorisme di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu, sebab itu kami himbau kepada seluruh masyarakat agar dapat membantu pihak kepolisian untuk menjaga Provinsi Bengkulu dari ancaman terorisme,” ujar Harisna di sela sela aksi, Rabu (16/5/2018).

Hasrina juga mende sak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera merevisi undang undang tentang Terorisme.

“Kami mendesak DPR RI yang berada di senayan untuk secepatnya melakukan revisi UU tentang Terorisme,” jelas Harisna.

“Kita sepakat untuk teroris ditembak mati ditempat. Kita juga mengaspirasikan pihak kepolisian, karena mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela NKRI,” tambahnya.

Menjelang bulan suci Ramadhan menjadi momen-momen dimana teroris memasuki sebuah wilayah dan menyebarkan paham radikalismenya. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pihak kepolisian untuk menjaga dan memberantas apabila ada indikasi terkait paham radikalisme terorisme ataupun terduga teroris.

Masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya masyarakat Indonesia menyatakan sikap seperti berikut :

1. Menolak paham RADIKALISME di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu dan umumnya di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

2. Mendukung pihak Kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia dalam membasmi AKSI KEJAHARAN TERORISME dan FAHAM RADIKALISME.

3. Kami menyatakan AKSI TERORISME tidak ada kaitannya dengan AGAMA manapun, ini adalah oknum yang membajak agama demi kepentingan pribadi.

4. Kami menghimbau kepada seluruh umat beragama khususnya di provinsi Bengkulu untuk selalu menjaga TOLERANSI antar umat beragama dan tidak mudah terprovokasi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.

5. Mengecam keras segala bentuk terorisme yang terjadi menimbulkan rasa mencekam serta menimbulkan korban jiwa dan material.

6. Mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Sumber: Google News | Berita 24 Bengkulu

thumbnail

Posted by On 19.21

Ancaman Terorisme di Indonesia, Warga Lebong Diimbau Tetap ...

LEBONG â€" Dalam upacara gabungan di sekretariat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebong, Kodim Rejang Lebong menghimbau warga di kabupaten Lebong untuk tetap tenang, lantaran diketahui target terorisme menciptakan kekacauan.

Komandan Kodim Rejang Lebong, Letnan Kolonel Budi Wirawan mengatakan, tindakan terorisme merupakan kejahatan terhadap manusia dan tidak ada kaitan dengan agama. Semua ajaran agama, lanjut Budi, menolak teroris atas apapun alasannya.

Oleh sebab itu, sambung budi, dalam perangi teroris masyarakat harus tenang dan jangan sebar hal yang dapat menimbulkan rasa ketakutan.

“Saya menghimbau kita disini tetap tenang, menjaga kesatuan dan persatuan untuk bersama-sama memerangi terorisme. Tidak ada tempat untuk terorisme dibumi indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai luhur kita yang menjunjung tinggi ketuhanan dan ke- Bhenikaan,” ujarnya 16/5/2018.

Melalui dunia maya, lanjut Budi, masyarakat jangan mudah menerima begitu saja serta untuk tidak menyebarkan konten vidio atau foto yang berkaitan dengan terorisme.

“Jangan cepat percaya berita di medsos, teliti dulu kebenarannya. Jangan memposting vidio atau foto kegiatan terorisme, karna target terorisme adalah menciptakan ketakutan dimasyarakat dan kondisi tidak setabil,” demikian Letkol Budi.


Sumber: Google News | Berita 24 Bengkulu

thumbnail

Posted by On 19.21

Bupati Bengkulu Selatan Dijanjikan Dapat Uang Proyek Rp 112 juta

Bupati Bengkulu Selatan Dijanjikan Dapat Uang Proyek Rp 112 juta ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, IDN Times - Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, akhirnya terpaksa harus melewati sahur pertama di rutan yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak Rabu (16/5), KPK menetapkan Dirwan sebagai tersangka usai tertangkap tangan dalam operasi senyap yang digelar Selasa kemarin.

Ia diduga keras telah menerima komitmen fee untuk lima proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan dari kontraktor setempat. Total uang yang dijanjikan oleh kontraktor mencapai Rp 112,5 juta.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam, maka dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima h adiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2018," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan ketika memberikan keterangan pers pada malam ini di gedung KPK.

Selain Dirwan, lembaga anti rasuah juga menetapkan status tersangka bagi tiga orang lainnya yakni Juhari (kontraktor), Hendrati (isteri Dirwan) dan Nursilawati (Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan).

Lalu, berapa lama ancaman penjara yang akan dihadapi Dirwan dan bagaimana kronologi penangkapan oleh tim penyidik lembaga anti rasuah yang berlangsung pada Selasa malam kemarin?

1. KPK sita uang Rp 85 juta sebagai barang bukti dari lokasi OTT

Bupati Bengkulu Selatan Dijanjikan Dapat Uang Proyek Rp 112 juta ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Tim pen yidik KPK menemukan uang senilai Rp 85 juta yang ditemukan di dua lokasi berbeda. Uang senilai Rp 75 juta ditemukan dari tangan Nursilawati. Uang tersebut diberikan oleh kontraktor bernama Juhari. Tapi, Juhari gak mengantarkan langsung ke rumah isteri Bupati, Hendrati.

Uang tersebut diserahkan ke Nursilawati yang notabene masih menjadi keponakan Bupati Dirwan. Proses penyerahan uang dari Juhari kepada Nursilawati dilakukan di sebuah rumah makan di daerah Manna.

"Tim penyidik KPK kemudian kemudian membawa JHR (Juhari) sekitar pukul 17:00 WIB lalu dibawa ke rumah HEN (Hendrati)," kata Basaria.

Dalam hal ini, jelas terlihat Hendrati ikut serta membantu suaminya untuk melakukan perbuatan korupsi.

Sementara, sisa uang Rp 10 juta ditemukan di rumah pribadi Nursilawati di Kecamatan Manna. Ternyata, setelah dilakukan penggeledahan di rumah itu, tim penyidik menemukan adanya bukti transfer uang lainnya kepada Hendrati sebesar Rp 13 juta. Maka, total uang yang telah diterima oleh Bupati Dirwan sebesar Rp 98 juta.

Tim penyidik KPK juga menemukan barang bukti lainnya yakni dokumen terkait rencana umum pengadaan (RUP). Menurut Basaria, uang sebesar Rp 98 juta merupakan bagian dari uang proyek yang seharusnya diterima Dirwan yakni sebesar Rp 112,5 juta.

EDITORS' PICKS

  1. Cisca dan Liem, Pelesiran Dua Sahabat yang Berujung Duka
  2. Keuskupan Agung Jakarta: Jangan Gunakan Aksi Teror untuk Kepentingan Politik

Baca juga: Jelang Ramadan, KPK Jaring Bupati Bengkulu Selatan Melalui OTT

2. Uang diberikan oleh kontraktor yang telah ditunjuk secara langsung untuk mengerjakan proyek di Bengkulu Selatan

Bupati Bengkulu Selatan Dijanjikan Dapat Uang Proyek Rp 112 juta ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menurut lembaga anti rasuah, uang ter sebut diberikan oleh kontraktor bernama Juhari yang telah menjadi mitra pemkab dan mengerjakan proyek sejak tahun 2017 lalu. Rencananya, bahkan Juhari dijanjikan akan ditunjuk secara langsung oleh Bupati Dirwan untuk mengerjakan lima proyek secara langsung. Total nilai lima proyek itu mencapai Rp 750 juta.

3. Bupati Dirwan terancam hukuman penjara 20 tahun

Bupati Bengkulu Selatan Dijanjikan Dapat Uang Proyek Rp 112 juta ANTARA FOTO/David Muharmansyah

Atas perbuatan itu, maka KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni Bupati Dirwan Mahmud, Hendrati dan Nursilawati sebagai penerima uang suap. Mereka disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b UU nomor 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi.

Ancaman penjara yang tertulis di dalam pasal itu yakni 4-20 tahun dan denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Sementara, si p emberi yakni kontraktur Juhari dikenai pasal 5 ayat 1 yakni dengan ancaman penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.

Dirwan dan Juhari ditahan hingga 20 hari ke depan di rutan KPK. Sedangkan Hendrati dan Nursilawati ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan.

Baca juga: Ini Langkah Bersih-Bersih Sri Mulyani Usai Pegawainya Kena OTT KPK

Read More Santi DewiEditorSanti DewiLine IDN TimesSumber: Google News | Berita 24 Bengkulu